• Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
• Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 69 Tahun 2010 ; No. 12 Tahun 2019; No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perdako Padang No. 1 Tahun 2024
• Ketentuan umum; ruang lingkup yang meliputi penerima insentif, sumber dan besaran, serta penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; asas pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas; pemberian Insentif kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi yang mencapai target Kinerja triwulanan sebagaimana ditetapkan dalam APBD; penerima Insentif yang meliputi pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan (termasuk non-ASN), Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, pejabat/pegawai yang membantu pemungutan pajak bumi dan bangunan di kelurahan/kecamatan, serta pihak lain yang membantu pemungutan; mekanisme pembayaran Insentif setiap triwulan; sumber Insentif dari pendapatan Pajak dan Retribusi; besaran Insentif ditetapkan 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dengan pembayaran paling tinggi 6 kali gaji pokok dan tunjangan, serta rincian proporsi pembagian bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut, tenaga lainnya, dan pihak lain, berbeda-beda berdasarkan kategori Pajak (di bawah/di atas Rp80 miliar) dan Retribusi; penganggaran Insentif dalam belanja operasi; serta pertanggungjawaban pemberian Insentif.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 16 Juli 2026.