untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 9 Tahun 1956; UU. 11 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022,  PP 17 Tahun 1980, PP 23 Tahun 2005, PP No. 16 Tahun 2021, PP No. 34 Tahun 2021, PP No. 4 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2023;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya,  diatur tentang Pajak, yakni PBB-P2, BPHTB, PBJT atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan, Pajak Reklame, PAT, Pajal MBLB, pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Retribusi jasa Umum yakni, Pelayanan Kesehatan, PelayananKebersihan, Pelayanan Parkir ditei Jalan Umum, dan Pelayanan Pasar, Retribusi Jasa Usaha, yakni penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan, penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menganggupenyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah  dan /atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan, Retribusi Perizinan Tertentu , yakni PBG dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing