Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan koordinasi yang didukung oleh anggaran daerah. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang efisien dan sesuai kemampuan keuangan daerah, perlu ditetapkan Standar Harga Satuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 33 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menetapkan standar harga satuan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN melalui pengaturan biaya yang terstandar dalam berbagai jenis kegiatan. Jenis harga satuan dalam peraturan ini mencakup satuan biaya honorarium, perjalanan dinas, rapat atau pertemuan, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, penyelenggaraan acara, bantuan sosial, bidang keagamaan, bantuan pendidikan, litigasi, konsumsi, lembur, hingga pengadaan pakaian kegiatan. Penetapan ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah secara akuntabel dan transparan.