• bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi apabila tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau kebijakan Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat ketidaksesuaian dengan asumsi pembangunan daerah, kerangka ekonomi, kondisi keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan, sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; pp No. 17 Tahun 1980; Pemendagri No. 86 Tahun 2017; Perdako Padang No. 4 Tahun 2012; Perwako No. 13 Tahun 2024.
• Dalam perwako ini diatur perubahan RKPD tahun 2025, perubahan RKPD disusun dengan sistematika : bab I pendahuluan, bab II evaluasi hasil triwulan I tahun 2025, bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah; bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah; bab V rencana kerja dan pendanaan daerah; bab VI penutup.

Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2025.