untuk optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan penataan perangkat daerah yang efektif dan efisien dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran juga perlu disesuaikan menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 55 Tahun 2024, PP No 17 Tahun 1980, PP No. 18 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  diatur tentang perubahan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 dan menghapus ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10