dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan good governance diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah dari masyarakat, dan agar terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan untuk kedua kalinya;
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 55 Tahun 2024,  PP No 27 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.