• bahwa dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, diperlukan efisiensi belanja daerah melalui penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, diperlukan penyesuaian pendapatan daerah yang bersumber dari transfer ke daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai Pasal 164 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 17 Tahun 1980; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Permendagri No. 16 Tahun 2025; Perdako Padang No. 10 Tahun 2024; Perwali No. 28 Tahun 2024.
• Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 28) diubah sebagai berikut :
  • Ketentuan pasal 2
    • Ketentuan lampiran I
    • Ketentuan lampiran II
    • Ketentuan lampiran III
    • Ketentuan lampiran IV

Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2025.