Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, dan taat pada peraturan perundang-undangan, serta menjamin pertanggungjawaban belanja pemerintah daerah sesuai dengan program serta tugas dan fungsi perangkat daerah, dan sehubungan dengan adanya penyesuaian beberapa standar satuan harga yang merupakan komponen penyusun analisis standar belanja dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja guna menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien dan akuntabel, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perwako Padang No. 6 Tahun 2025.
Perubahan ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja, yang memuat rincian Analisis Standar Belanja (ASB) Non Fisik meliputi standar biaya penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan (Tipe 01–03), serta standar biaya kegiatan pelatihan dan sosialisasi (Tipe 01–03) berdasarkan jumlah peserta, komponen biaya ATK, bahan komputer, kertas, konsumsi, narasumber, panitia, dan transportasi.