Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nagari

772 views 354 downloads

Download Dokumen

Baca Dokumen PDF

Pengaturan Suara

Pilih Suara

Kecepatan: 1.0x

Nada: 1.0

* Kualitas suara bergantung pada dukungan browser Anda.

Metadata Peraturan

Tipe Dokumen Peraturan Perundang-Undangan

Jenis Dokumen Peraturan Daerah

Nomor Dokumen 6

Tahun Dokumen 2025

Tanggal Penetapan 17 Juni 2025

Tanggal Pengundangan 17 Juni 2025

Tempat Penetapan Kota Padang

Penandatangan Fadly Amran

Tajuk Entri Utama (T.E.U) Pemerintah Kota Padang

Bidang Hukum Keuangan Daerah

Sumber Perda Kota Padang No. 6, Ld 2025/No. 6, Tld. No. 149 Ll. 5 Hlm, Hld Kota Padang Hlm 62-66.

Pemrakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Subjek Keuangan

Status Berlaku

Lokasi Bagian Hukum Kota Padang

Bahasa Indonesia

Singkatan Jenis Perda

MATERI POKOK PERATURAN

dalam untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah, perlu memanfaatkan kekayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal dan guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Nagari dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Bank Nagari, perlu dilakukan peningkatan modal;

Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 55 Tahun 2024, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Nagari dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula   merupakan   kekayaan   yang   tidak   dipisahkan   menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha miliki daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. diatur tentang tujuan penyertaan modal, jumlah penyertaan modal, penambahan penyertaan modal, dan penatausahaan Penyertaan Modal .

Catatan

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 17 Juni 2025.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas Bank Permbangunan Daerah Sumatera Barat,  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan 2 hlm.

Tag / Subjek

keuangan

Bagikan Halaman Ini

Lampiran

1 file

Abstrak

6 Tahun 2025 Penyertaan Modal k Bank Nagari.pdf

129.2 KB

Lampiran ini merupakan dokumen pendukung peraturan yang dapat diunduh.

Peraturan Populer

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
18833 views
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
16973 views
Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023-2043
14869 views
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
13840 views
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
11895 views

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NAGARI

2025

PERATURAN DAERAH NO. 6, PERDA KOTA PADANG NO. 6, LD 2025/NO. 6, TLD. NO. 149 LL. 5 HLM, HLD KOTA PADANG HLM 62-66.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NAGARI

ABSTRAK:

dalam untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah, perlu memanfaatkan kekayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal dan guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Nagari dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Bank Nagari, perlu dilakukan peningkatan modal;

Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 55 Tahun 2024, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Nagari dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha miliki daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. diatur tentang tujuan penyertaan modal, jumlah penyertaan modal, penambahan penyertaan modal, dan penatausahaan Penyertaan Modal .

CATATAN:

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 17 Juni 2025.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas Bank Permbangunan Daerah Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan 2 hlm.