bahwa  untuk memberikan rasa keadilan bagi penduduk dalam pemenuhan hak administratif serta memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk perlu adanya peran aktif pemerintah daerah dan bahwa   dalam   rangka   peningkatan   pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan di daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 40 Tahun 2019, Perpres No. 96 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, diatur tentang Hak dan Kewajiban, Wewenang, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, data dan Dokumen Kependudukan, Sistem Informasi Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.