Penetapan peraturan ini didasarkan pada  ketentuan Pasal Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No.22 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; PP No.17 Tahun 1980; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 2021; PERDAKO PADANG No. 2 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur mengenai ketentuan umum; maksud dan tujuan serta prinsip pengoperasian Trans Padang (keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesetaraan, dan keteraturan); ruang lingkup pengaturan yang meliputi pengoperasian angkutan massal, prosedur penetapan operator, pengambilalihan Trans Padang, serta pembinaan dan pengawasan; penyelenggaraan usaha angkutan massal dengan skema pembelian layanan berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK); pengoperasian dan pemeliharaan prasarana angkutan massal; pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana angkutan massal termasuk sumber pendapatan non-tiket; pengoperasian armada oleh Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Perumda PSM); pengelolaan layanan integrasi bus umum dan moda transportasi lainnya, meliputi rencana integrasi, sistem tiket terintegrasi, pengkoordinasian jadwal antarmoda, standar layanan dan fasilitas integrasi, serta pengelolaan informasi perjalanan terpadu (journey planner); prosedur penetapan operator melalui peremajaan angkutan perkotaan eksisting dengan persyaratan dan tahapan seleksi tertentu, termasuk rasio peremajaan armada dan pembagian kuota pengelolaan bus antara operator eksisting dan operator baru; perjanjian kerja sama berupa kesepakatan kerja sama dan kontrak operasional tahunan; pengambilalihan Trans Padang dalam hal operator tidak memenuhi kriteria, menolak perjanjian, atau mengundurkan diri; serta pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota melalui Dinas Perhubungan.