Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

4756 views 1783 downloads

Download Dokumen

Baca Dokumen PDF

Pengaturan Suara

Pilih Suara

Kecepatan: 1.0x

Nada: 1.0

* Kualitas suara bergantung pada dukungan browser Anda.

Metadata Peraturan

Tipe Dokumen Peraturan Perundang-Undangan

Jenis Dokumen Peraturan Walikota

Nomor Dokumen 2

Tahun Dokumen 2026

Tanggal Penetapan 27 Februari 2026

Tanggal Pengundangan 27 Februari 2026

Tempat Penetapan Padang

Penandatangan Fadly Amran

Tajuk Entri Utama (T.E.U) Pemerintah Kota Padang

Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara

Sumber Berita Daerah Kota Padang Tahun 2026 Nomor 2

Pemrakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Subjek Kepegawaian - Keuangan

Status Berlaku

Lokasi Bagian Hukum Kota Padang

Bahasa Indonesia

Singkatan Jenis Perwako

MATERI POKOK PERATURAN

Penetapan peraturan ini didasarkan pada perlunya melaksanakan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; ; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; PP No.17 Tahun 1980; PP 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota Padang ini mengatur pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan empat kriteria: beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya, dengan besaran mengacu pada kelas jabatan sesuai kemampuan keuangan Daerah. Perhitungan TPP menggunakan aplikasi elektronik dengan komponen 30% dari penilaian disiplin kerja dan 70% dari penilaian produktivitas kerja. Peraturan ini juga mengatur ketentuan TPP bagi calon PNS, PPPK, Pelaksana Tugas/Harian/Penjabat, pemotongan akibat pelanggaran disiplin, penundaan pembayaran, serta kondisi yang menyebabkan TPP tidak diberikan.

Catatan

Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2026.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tag / Subjek

kepegawaian keuangan

Bagikan Halaman Ini

Lampiran

2 file

Abstrak

ABSTRAK - PERWAKO NO.2 TAHUN 2026.pdf

31.0 KB
Untuk Lampiran Lengkap bisa diakses pada link Gdrive

Link Lampiran TPP Full.pdf

20.2 KB

Lampiran ini merupakan dokumen pendukung peraturan yang dapat diunduh.

Peraturan Populer

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
18832 views
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
16973 views
Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023-2043
14865 views
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
13834 views
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
11895 views

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

2026

PERATURAN WALIKOTA NO. 2, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 2

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK:

Penetapan peraturan ini didasarkan pada perlunya melaksanakan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; ; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; PP No.17 Tahun 1980; PP 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota Padang ini mengatur pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan empat kriteria: beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya, dengan besaran mengacu pada kelas jabatan sesuai kemampuan keuangan Daerah. Perhitungan TPP menggunakan aplikasi elektronik dengan komponen 30% dari penilaian disiplin kerja dan 70% dari penilaian produktivitas kerja. Peraturan ini juga mengatur ketentuan TPP bagi calon PNS, PPPK, Pelaksana Tugas/Harian/Penjabat, pemotongan akibat pelanggaran disiplin, penundaan pembayaran, serta kondisi yang menyebabkan TPP tidak diberikan.

CATATAN:

Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2026.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.