Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur air limbah domestik yang akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat diperlukan tata kelola yang baik dalam pengelolaan air limbah domestik; bahwa pemerintah daerah wajib mengemban bagian tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memenuhi pelayanan dasar dalam pengelolaan air limbah domestik, maka pengelolaan air limbah domestik oleh Dinas Lingkungan Hidup perlu disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permen PU No. 03/PRT/M/2013; PERDAKO PADANG No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKO PADANG NO 2 Tahun 2023; PERWAKO PADANG No. 68 Tahun 2022.
Dalam Perwako ini diatur mengenai ketentuan umum; pembentukan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan klasifikasi A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin, UPTD Wilayah II Irigasi Gunung Nago, UPTD Peralatan dan Alat Berat, dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; kedudukan dan susunan organisasi masing-masing UPTD yang terdiri atas kepala UPTD, sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana; tugas dan fungsi masing-masing UPTD — UPTD Wilayah I dan II Irigasi melaksanakan tugas teknis di bidang irigasi termasuk operasional, pemeliharaan, dan pembagian air irigasi secara adil dan merata; UPTD Peralatan dan Alat Berat melaksanakan pelayanan peralatan dan alat berat termasuk pemeliharaan, perbaikan, dan pengadaan; UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang layanan air limbah domestik; tata kerja yang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; serta ketentuan peralihan bagi pejabat yang ada.