Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan

9650 views 3759 downloads

Download Dokumen

Baca Dokumen PDF

Pengaturan Suara

Pilih Suara

Kecepatan: 1.0x

Nada: 1.0

* Kualitas suara bergantung pada dukungan browser Anda.

Metadata Peraturan

Tipe Dokumen Peraturan Perundang-Undangan

Jenis Dokumen Peraturan Walikota

Nomor Dokumen 16

Tahun Dokumen 2024

Tanggal Penetapan 01 Juli 2024

Tanggal Pengundangan 01 Juli 2024

Tempat Penetapan Kota Padang

Penandatangan

Tajuk Entri Utama (T.E.U)

Bidang Hukum

Sumber -

Pemrakarsa Bagian Tata Pemerintahan

Subjek Kemasyarakatan - Kelurahan - Lembaga

Status Berlaku

Lokasi Bagian Hukum Kota Padang

Bahasa Indonesia

Singkatan Jenis Perwako

MATERI POKOK PERATURAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14  ayat (2) Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
Dasar Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No.9 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.17 Tahun 1980; PP No.17 Tahun 2018; Perpres No.99 Tahun 2017; Permendagri No.19 Tahun 2011; Permendagri No.18 Tahun 2018; Permendagri No.36 Tahun 2020; Permensos No.25 Tahun 2019; Permendagri No.36 Tahun 2020.
Perwako ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kelurahan dalam melakukan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan LKK. Perwako ini mengatur tata cara pembentukan, tugas, dan fungsi masing-masing LKK, yang meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPM. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai masa bakti, mekanisme musyawarah, serta hubungan kerja antar lembaga dan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LKK. Aspek pendanaan bagi LKK turut diatur dalam Perwako ini, guna mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat secara optimal di tingkat kelurahan.

Catatan

Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2024.
Pengurus LKK yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Perwako ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Perwako ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Perwako ini diundangkan.
Pada saat Perwako ini mulai berlaku maka Perwako No. 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Tag / Subjek

KEMASYARAKATAN KELURAHAN LEMBAGA

Bagikan Halaman Ini

Peraturan Populer

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
18786 views
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
16922 views
Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023-2043
14580 views
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
13673 views
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
11860 views

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

2024

PERATURAN WALIKOTA NO. 16, -

PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
Dasar Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No.9 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.17 Tahun 1980; PP No.17 Tahun 2018; Perpres No.99 Tahun 2017; Permendagri No.19 Tahun 2011; Permendagri No.18 Tahun 2018; Permendagri No.36 Tahun 2020; Permensos No.25 Tahun 2019; Permendagri No.36 Tahun 2020.
Perwako ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kelurahan dalam melakukan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan LKK. Perwako ini mengatur tata cara pembentukan, tugas, dan fungsi masing-masing LKK, yang meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPM. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai masa bakti, mekanisme musyawarah, serta hubungan kerja antar lembaga dan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LKK. Aspek pendanaan bagi LKK turut diatur dalam Perwako ini, guna mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat secara optimal di tingkat kelurahan.

CATATAN:

Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2024.
Pengurus LKK yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Perwako ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Perwako ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Perwako ini diundangkan.
Pada saat Perwako ini mulai berlaku maka Perwako No. 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.