Abstrak

• untuk tercipta keadilan dan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah di Kota Padang, dan karena Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangansudah tidak sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah perlu menyusun Peraturfan Daerah tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah.


• Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 9 Tahun 1956; UU. No.3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015,  PP 107 Tahun 1915, PP 8 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres  No. 97 Tahun 2014, Permen perindustrian No. 15 Tahun 2019; 


• Dalam peraturan ini diatur tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Izin Usaha Industri  adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industry,  diatur tentang Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Perluasan.

Catatan

• Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 26 Januari 2021


• Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


• Penjelasan 2 hlm

Tag