dengan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan dan kualitas sumber daya manusia diperlukan upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah,maka dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu pengaturan komprehensif;


Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 55 Tahun 2024, PP No. 17 Tahun 1980, Permendagri   12 Tahun 2019;


Dalam peraturan ini diatur tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perdaran gelap narkotika dan precursor narkotika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian  Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.    diatur tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, pendanaan dan pengawasan dan pelaporan