TUPOKSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Padang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Hukum mempunyai Tugas dan Fungsi :

tugas :

menyusun program, melaksanakan, membantu, merumuskan kebijakan, menyusun pedoman, mengkoordinasikan pelaksanaan, merumuskan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi hukum.

fungsi :

  1. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah;
  2. menghimpun peraturan perundang-undangan dan melakukan dokumentasi hukum;
  3. mengkoordinasikan dan merumuskan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
  4. memberikan pertimbangan hukum dan membantu penyelesaian perkara hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah yang timbul;
  5. mengkoordinasikan, memfasilitasi pemberian bantuan hukum, penegakan hukum, serta penerapan hak asasi manusia;
  6. menyelenggarakan kegiatan penatausahaan Bagian Hukum;
  7. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  8. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Walikota Padang Nomor 84 Tahun 2018

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan peraturan perundang-undangan, mengiventarisir dan melakukan kajian terhadap produk hukum daerah, menerbitkan lembaran daerah, berita daerah, serta mengatur penyebaran dokumen hukum.

Dengan penjababaran tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana, program kerja dan anggaran Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, menghimpun bahan dan perencanaan, penatausahaan program, kegiatan dan administrasi umum Bagian Hukum;
  2. melaksanakan dokumentasi, publikasi peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petujuk teknis serta penyelenggaraan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  3. melakukan iventarisasi dan pengkajian produk hukum daerah;
  4. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja atau instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pelaksanaan tugas;
  5. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik, saling mendukung, dan menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
  6. Melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dan manajemen perubahan lingkup Bagian Hukum sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan Pemerintah yang baik, bersih dan melayani
  7. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
  8. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Kantor :
Jl. Bagindo Aziz Chan No.1
Aie Pacah, Padang
Phone: 082365280101
Fax: 000-0000-0000
Email: padang.jdih@gmail.com

Langganan ke newsletter kami untuk mendapatkan berita penting dan penawaran terbaik: